duadetik: Nasional
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 11 Januari 2025

     

Atas Perintah Prabowo KKP Segel Pagar Laut Sepanjang 30 Kilometer di Kabupaten Tangerang

Petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terjun ke lokasi pemagaran laut 30,16 km di Tangerang, Banten, Kamis (9/1/2025). ANTARA/Harianto

TANGERANG | duadetik - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi menyegel pagar laut misterius yang membentang sepanjang 30 kilometer di Kabupaten Tangerang, Banten. Penyegelan ini dilakukan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto setelah investigasi mendalam menunjukkan pagar tersebut tidak memiliki izin.

Bangunan ilegal ini terletak di sekitar Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan. Keberadaan pagar ini dianggap melanggar aturan hukum, merusak ekosistem laut, dan mengganggu aktivitas nelayan setempat.

"Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintahkan Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Negara tidak boleh kalah," ujar Pung Nugroho Saksono, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, saat proses penyegelan, Jumat (10/1/2025).

Pung juga menegaskan bahwa keberadaan pagar ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. “KKP akan mendalami siapa pemiliknya. Kami cari informasi. Kalau sudah fiks ketemu, pasti akan kami lakukan tindakan lebih lanjut," ujarnya.

Pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer ini ditemukan membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji, melintasi beberapa kecamatan di Kabupaten Tangerang. Lokasinya berada di dekat PSN Tropical Coastland di PIK 2, dan sejak awal penemuannya telah menjadi perhatian publik karena dampaknya terhadap aktivitas nelayan di kawasan tersebut.

(Sumber: suara.com)

Kamis, 02 Januari 2025

     

Ternyata BPJS Harvey Moeis-Sandra Dewi Dibayari Pemprov DKI

Sandra dan Harvey (Foto: dok. Instagram Sandra Dewi)

JAKARTA | duadetik - Pasangan Harvey Moeis dan Sandra Dewi kembali menjadi sorotan usai iuran BPJS Kesehatan mereka dibayari oleh Pemprov Jakarta. Harvey dan Sandra ternyata menjadi penerima bantuan iuran (PBI) sejak 6 tahun lalu.


Nama Harvey Moeis menjadi sorotan usai terjerat kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp 300 triliun. Istrinya yang juga artis, Sandra Dewi, juga ikut menjadi saksi hingga dua kali memberi keterangan di persidangan.


Pada Senin (23/12/2024), majelis hakim menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara kepada Harvey. Hakim juga menghukum Harvey membayar denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 210 miliar.


Selain itu, hakim juga memerintahkan agar seluruh aset Harvey yang telah disita jaksa saat proses penyidikan dirampas untuk negara. Aset itu di antaranya merupakan mobil Roll-Royce dan MINI Cooper yang dibelikan Harvey untuk Sandra Dewi.


Nantinya, aset Harvey yang disita itu dilelang dan hasilnya dihitung sebagai uang pengganti. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan 12 tahun penjara yang disampaikan jaksa. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyatakan banding karena merasa vonis itu terlalu ringan.


Kini, nama Harvey dan Sandra menjadi sorotan. Keduanya ternyata terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang biasanya diberikan untuk warga kurang mampu.


Dapat Bantuan Iuran dari Pemprov Jakarta Sejak 2018

Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta membenarkan Harvey Moeis dan Sandra Dewi terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Dilansir Antara, Senin (30/12/2024), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan Pemprov Jakarta memang punya kebijakan agar semua warga Jakarta terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


Dia menyebut Pemprov DKI melaksanakan program itu tanpa memandang status sosial ekonomi warga. Dia mengatakan kebijakan itu merupakan implementasi Universal Health Coverage (UHC).


"Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan, pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan percepatan Universal Health Coverage (UHC) dengan tujuan memastikan seluruh penduduk DKI Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan," katanya.


Ani mengatakan Pemprov Jakarta memiliki target dari pemerintah pusat untuk mendaftarkan sebanyak 95% penduduk sebagai peserta JKN. Dia mengatakan kebijakan ini ditujukan demi memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga DKI Jakarta.


"Pergub itu komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang belum terdaftar dalam JKN. Pergub melindungi hak penuh kesehatan masyarakat Jakarta," ujarnya.


Penduduk yang memenuhi kriteria administratif seperti memiliki KTP DKI Jakarta dan bersedia dirawat di kelas 3 dapat didaftarkan oleh perangkat daerah setempat, yakni lurah atau camat, sebagai peserta PBI APBD Jakarta. Dia mengatakan Harvey dan Sandra telah terdaftar sejak 1 Maret 2018.


"Termasuk Harvey Moeis dan Sandra Dewi. Keduanya terdaftar sejak 1 Maret 2018," ujarnya.


Pemprov Jakarta Evaluasi PBI BPJS Kesehatan

Ani mengatakan Pemprov Jakarta telah melakukan penataan ulang data pada tahun 2020. Namun, dia tak menjelaskan apakah fasilitas pembayaran iuran BPJS Kesehatan Harvey dan Sandra akan disetop atau tidak.


"Namun, sejak 2020, Pemprov DKI Jakarta berproses menata ulang data penerima PBI APBD agar lebih tepat sasaran," ujar Ani.


Dia mengatakan tata ulang dilakukan agar pembayaran iuran lewat APBD bisa tepat sasaran, di antaranya dengan melakukan integrasi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu ke dalam segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dibiayai oleh pemerintah pusat.


Selanjutnya, Ani juga menekankan pada pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja mereka ke segmen PPU (Pekerja Penerima Upah). Berikutnya, kampanye 'Mandiri itu Keren' untuk mendorong masyarakat yang mampu membayar iuran secara mandiri.


"Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang merevisi Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan untuk menyesuaikan kriteria peserta PBI APBD agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaannya," ujar Ani.


"Kami akan berkoordinasi juga dengan BPJS Kesehatan terkait revisi Pergub, sehingga perlindungan kesehatan bagi setiap warga bisa terpenuhi tetapi tepat sasaran," sambungnya.


Kepesertaan JKN terdiri dari beberapa segmen, yaitu:


1. PPU (Pekerja Penerima Upah): Peserta yang didaftarkan oleh pemberi kerja.


2. PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan): Peserta yang iurannya ditanggung oleh pemerintah pusat untuk fakir miskin dan masyarakat tidak mampu.


3. PBPU BP (Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja/Peserta Mandiri): Peserta yang membayar iurannya sendiri.


4. PBI APBD (Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah): Peserta yang preminya ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.


BPJS Kesehatan Buka Suara

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan nama Harvey dan Sandra Dewi benar tercatat sebagai peserta yang didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Rizzky menjelaskan ada beberapa segmen peserta JKN yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah.


Pertama, adalah segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang merupakan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dengan hak kelas 3. Segmen tersebut didaftarkan dan dibiayai oleh pemerintah pusat.


Daftar peserta segmen PBI JK mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan diperbarui secara berkala. Berikutnya, ada penduduk yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemda.


"Kedua, ada penduduk yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah dengan hak kelas rawat 3, atau sering disebut dengan segmen PBPU Pemda," tutur Rizzky dalam keterangan tertulis.


Rizzky mengatakan PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) Pemda mencakup semua penduduk daerah yang belum terdaftar sebagai peserta JKN dan setuju diberikan hak kelas 3, tidak terbatas pada fakir miskin. Harvey Moeis dan Sandra Dewi termasuk dalam segmen ini dan terdaftar sejak 1 Maret 2018.


Dia mengatakan JKN merupakan komitmen negara dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan yang komprehensif bagi semua masyarakat. Hingga 1 Desember 2024, terdapat 277,8 juta peserta JKN di Indonesia, termasuk 57,7 juta peserta segmen PBPU Pemda.


Rizky menyampaikan pendaftaran seluruh masyarakat Jakarta dalam JKN menunjukkan komitmen Pemprov Jakarta memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk. Sejak tahun 2018, katanya, Pemprov DKI Jakarta telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) lebih cepat dari target yang ditetapkan pada tahun 2019.

Sumber : detik.com

Rabu, 01 Januari 2025

     

Prakiraan Dampak Kenaikan PPN terhadap Inflasi dan Pertumbuhan EkonomiI RI, Usai Prabowo Lanjutkan Tarif PPN 12%

Presiden Prabowo Subianto bersiap menyampaikan keterangan pers terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024)

JAKARTA | duadetik – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan secara resmi bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dinaikkan menjadi 12% mulai Rabu, 1 Januari 2025. Kepala Negara menjelaskan bahwa keputusan ini sudah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampaknya terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam keterangan pers yang disampaikan di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (31/12/2024), Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa tarif PPN Indonesia telah meningkat secara bertahap sejak 10% menjadi 11% pada April 2022. Pemerintah dan DPR kemudian sepakat untuk kembali menaikkan tarif PPN menjadi 12%, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Prabowo juga menegaskan bahwa kebijakan tarif PPN 12% ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Untuk barang dan jasa lainnya, tarif PPN tetap 11%, sementara barang kebutuhan pokok akan dikenakan PPN 0%.

“Peningkatan tarif ini sudah memperhitungkan faktor-faktor seperti daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat banyak,” ungkap Prabowo.

Presiden juga menambahkan bahwa kebijakan perpajakan yang diambil selama pemerintahannya, serta pemerintah sebelumnya, selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, termasuk perlindungan daya beli dan pemerataan ekonomi.


Dampak Kenaikan PPN terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memperkirakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 akan berdampak pada inflasi sebesar 0,2%. Pemerintah menargetkan inflasi pada tahun 2025 berada di kisaran 2,5±1%.

“Inflasi saat ini cukup rendah, yakni 1,6%. Kenaikan PPN menjadi 12% diperkirakan hanya memberikan dampak sebesar 0,2%. Inflasi akan tetap dijaga rendah sesuai dengan target dalam APBN 2025, yakni antara 1,5% hingga 3,5%,” jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, dalam pernyataan resmi yang diterima pada Minggu (22/12/2024).

Meski demikian, Febrio juga menyebutkan bahwa inflasi rendah pada 2024 tidak mengesampingkan fenomena deflasi yang terjadi pada beberapa bulan tahun ini. Terutama dalam konteks daya beli masyarakat yang terpuruk, di mana sebagian masyarakat kelas menengah terpaksa turun kelas.

Febrio memperkirakan, pertumbuhan ekonomi pada 2025 akan mencapai 5,2%. Menurutnya, dampak kenaikan tarif PPN terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi diperkirakan tidak akan signifikan. Pemerintah juga akan memberikan berbagai paket stimulus tambahan, seperti bantuan pangan, diskon listrik, serta pembebasan pajak penghasilan untuk buruh pabrik tekstil, pakaian, alas kaki, dan furniture selama setahun. Pemerintah juga akan membebaskan PPN untuk rumah dan berbagai kebijakan lainnya untuk membantu masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi 2025 akan tetap dijaga sesuai target APBN sebesar 5,2%,” tambah Febrio.

Sumber | investor.id

     

Resmi! Prabowo Umumkan PPN Naik Jadi 12% Untuk Barang dan Jasa Mewah Mulai 1 Januari 2025

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

JAKARTA | duadetik – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 11 persen menjadi 12 persen, yang hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025.

Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Prabowo setelah mengikuti rapat penutupan tahun 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa.

“Hari ini, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, namun hanya untuk barang dan jasa mewah. Saya ulangi, kenaikan PPN ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah,” tegas Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan Jakarta.

Presiden menjelaskan bahwa keputusan ini diambil sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Menurut Presiden, kenaikan tarif PPN secara bertahap bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat serta mendorong pemerataan ekonomi.

Prabowo juga memastikan bahwa kenaikan tarif PPN hanya akan berlaku untuk barang dan jasa mewah, yang selama ini sudah dikenakan PPN atas barang mewah. Sebagai contoh, pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, motor yacht, dan rumah-rumah mewah. Namun, untuk barang dan jasa lainnya yang tidak termasuk dalam kategori barang mewah, tarif PPN tetap akan sama seperti saat ini, yaitu 11 persen, yang berlaku sejak 2022.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif ekonomi menyusul penerapan tarif PPN 12 persen pada 2025.

Pemerintah tetap akan memberikan fasilitas bebas PPN atau tarif PPN 0 persen untuk barang dan jasa yang diperlukan masyarakat luas dan memiliki dampak pada kehidupan sehari-hari. Ini termasuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, serta jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, keuangan, asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rusunami, dan juga penggunaan listrik serta air minum.

Untuk kelompok rumah tangga dengan pendapatan rendah, pemerintah memberikan stimulus berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1 persen dari tarif PPN 12 persen untuk barang-barang penting (Bapokting) seperti Minyakita, tepung terigu, dan gula industri, sehingga PPN yang dikenakan tetap 11 persen.

Stimulus ini dianggap sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok.



Senin, 15 Maret 2021

     

Listrik Mati Jelang Sinetron Ikatan Cinta, Kepala Desa Digeruduk Emak-Emak


KABARKRONJO.COM - Listrik padam jelang Sinetron Ikatan Cinta membuat warga kesal. Mereka sampai menggeruduk rumah kepala Desa Pandak, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas, karena mati lampu.

Sumber keributan warga adalah adanya pemadaman aliran listrik di sore hari. Warga semakin resah karena listrik tak juga menyala jelang jam tayang sinetron Ikatan Cinta.

Bahkan, warga sampai menggeruduk kepala desa. Mereka tak mau ketinggalan tayangan sinetron, yang dibintangi Amanda Manopo, setiap jam setengah delapan malam di RCTI.

Kepala Desa Pandak Abbas Wahyudi mengaku, dia sempat mendadak sibuk meladeni warganya yang menuntut listrik segera menyala.

Mulanya, ibu-ibu dan remaja yang sewot. Kemudian merembet ke kaum bapak. Para suami itu rupanya disuruh istri untuk ikutan mendesak kepala desa.

“Bisa ketinggalan satu episode Ikatan Cinta kalau listrik tidak cepat menyala. Kemarin saja sudah ketinggalan, masa mau tidak nonton lagi,” ujar Abbas menirukan protes salah satu warganya, Jumat (12/3/2021).

Abbas menuturkan, keadaan semakin genting kala detik-detik menjelang sinetron mulai. Sementara PLN masih bekerja keras membenarkan sikring putus yang berada di area Mapolsek.


“Sabar nggih ibu-ibu pecinta Ikatan Cinta, PLN sedang melakukan perbaikan. Sekedap malih,” tulis Abbas dalam story WhatsApp.


Ponsel pintar tidak lepas dari tangannya. Sekian menit sekali melakukan update status yang berisi informasi perkembangan penanganan PLN. Demi menenangkan warganya yang demam Ikatan Cinta.

“Agar lebih mudah, pasang status story WhatsApp, langsung dibaca warga. Mengabarkan dalam berapa menit lagi perkiraan listrik menyala dan lainnya. Pokoknya, update terus sampai listrik hidup,” kata Abbas.
Salah satu story WhatsApp Abbas juga ditujukan untuk PLN yang berbunyi, “PLN.. Aja mati maning lampune nggih.. Niki ibu-ibu pecinta sinetron Ikatan Cinta dadi rame.” Peristiwa tersebut dinilai Abbas menjadi pertanda bahwa di masa pandemi corona warga memang membutuhkan hiburan.

“Warga juga jadi tidak keluar rumah, cukup di rumah saja nonton televisi. Ada juga warga yang bilang, siap-siap lapor PLN pak kades, mbok mati listrik lagi,” tutur Abbas. (rc)

Selasa, 02 Maret 2021

     

Karena Banyak Desakan dan Masukan, Akhirnya Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras


KABARKRONJO.COM - Setelah menerima berbagai desakan dan masukan dari para tokoh agama. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi mencabut Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat kebijakan investasi industri minuman beralkohol atau miras.

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama lain serta juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," katanya,

“Saya sampaikan, saya putuskan, lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam pernyataan persnya melalui saluran Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (02/03/2021).

Perpres tersebut terbit pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja. Perpres itu memang tidak mengatur khusus miras, tetapi soal penanaman modal.

Namun, disebutkan dalam beleid tersebut bahwa industri miras dilakukan di daerah tertentu di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

Lampiran III Perpres No 10/2021 menyebutkan investasi miras hanya diperbolehkan di Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Tapi, penamanan modal untuk industri di luar daerah-daerah tersebut dapat dilakukan bila ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. Hal tersebut termuat dalam Lampiran III angka 31 dan angka 32 huruf a dan b.

     

Dunia Artis Berduka, Rina Gunawan Meninggal Dunia

KABARKRONJO.COM - Kabar duka datang dari Teddy Syach. Istrinya, Rina Gunawan, meninggal dunia, Selasa (2/3/2021).

 

Teddy menjelaskan istrinya mengalami sesak napas sebelum akhirnya berpulang sekira pukul 18.45 di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Simprug.

 

"Iya betul (meninggal) jam 18.45. Karena sesak napas. (Meninggal) di RSPP Simprug," ucap Teddy Syach, Selasa (2/3/2021)

 

Saat ini jenazah Rina Gunawan masih berada di ruang ICU RSPP Simprug dan masih menunggu kabar selanjutnya.

 

Saat masih hidup, Rina Gunawan sedang viral karena program dietnya yang bisa menurunkan berat badan hingga 20 kilogram.



Jumat, 26 Februari 2021

     

Pemerintah Legalkan Industri Miras, MUI : Pancasila Hanya di Mulut Saja


KABARKRONJO.COM, JAKARTA – Pemerintah telah mengesahkan bahwa industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini.

Industri minuman keras ini diketahui sebelumnya masuk dalam kategori bidang usaha yang tertutup.

Pengesahan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Akan tetapi pengesahan untuk berinvestasi di industri ini adalah penanaman modal baru.

Investasi ini hanya dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua

Hal ini dikarenakan mempertimbangkan budaya serta kearifan lokal yang ada pada daerha tersebut.

Namun, hal ini membuat pihak Majelis Ulama Indonesia kecewa akan pengesahan industri miras ini.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menganggap bahwa tidak peduli dengan kepentingan rakyat.

“Ini jelas-jelas tampak lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha dari pada kepentingan rakyat,” ujar Anwar dikutip dari Kompas, Kamis 25 Februari 2021.

Anwar melihat dengan adanya kebijakan ini tampak sekali bahwa pemerintah akan memposisikan Indonesia dan usaha sebagai objek yang akan dieksploitasi demi mengeruk keuntungan yang besar.

“Bukannya pembangunan dan dunia usaha itu yang harus dilihat sebagai medium untuk menciptakan sebesar-besar kebaikan dan kemashlahatan serta kesejahteraan bagi rakyat dan masyarakat luas,” katanya.

Anwar menilai, Indonesia menjadi kehilangan patokan dan landasan untuk berpegangan, serta kehilangan arah.

“Dengan kehadiran kebijakan ini, saya melihat bangsa ini sekarang seperti bangsa yang telah kehilangan arah, karena tidak lagi jelas oleh kita apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini,” tambah Anwar.

Anwar juga mengatakan sudah sepatutnya pemerintah tidak boleh memberikan izin kepada usaha-usaha yang berpotensi untuk merusak.

“Serta akan menimbulkan kemafsadatan bagi rakyatnya, tapi di situlah anehnya di mana pemerintah malah membuat kebijakan yang menentang dan bertentangan dengan tugas dan fungsinya tersebut,” kata Anwar.

Ia melanjutkan dengan mengatakan pemerintah sekarang bersifat liberal dan kapitalis dan telah melupakan apa dasar negara Indonesia yakni Pancasila.

“Di mulutnya mereka masih bicara dan berteriak-teriak tentang Pancasila dan UUD 1945, tapi dalam prakteknya yang mereka terapkan adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang bukan merupakan karakter dan jati diri kita sebagai bangsa,” geramnya.(TERKINI)

     

Jokowi Buka Pintu Izin Investasi untuk Industri Miras Besar Sampai Eceran


KABARKRONJO.COM - JAKARTA. Pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini. Sebelumnya, industri tersebut masuk dalam kategori bidang usaha tertutup.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangai Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Lebih lanjut, dalam lampiran III Perpres 10/2021, pemerintah mengatur ada empat klasifikasi miras yang masuk dalam daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Pertama, industri minuman keras mengandung alkohol. Kedua, minuman keras mengandung alkohol berbahan anggur.

Adapun keduanya mempunya persyaratan yakni untuk penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Ternggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal. Penanaman modal tersebut ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Ketiga, perdagangan eceran minuman keras dan beralkohol. Kempat, perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol. Namun, ada syaratnya yakni jaringan distribusi dan tempat harus disediakan secara khusus.

Merujuk Pasal 6 Perpres 10/2021 industri miras yang termasuk bidang usaha dengan persyaratan tertentu itu dapat diusahakan oleh investor asing, investor domestik, hingga koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Namun untuk investasi asing, hanya dapat melakukan kegiatan usahanya dalam skala usaha besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan.  Selain itu, investor asing wajib berbentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Sebagai info, Perpres 10/2021 telah merevisi aturan sebelumnya yakni Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan  Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakannya adanya Perperes 10/2021bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi dan mendoorng bidang usaha prioritas.

Melalui beleid tersebut, Bahlil juga menyampaikan bahwa investasi tertutup saat ini hanya ada enam antara lain budidaya industri narkoba, segala bentuk perjudian, penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam appendix/CITES, pengembalian/pemanfaatan koral dari alam, senjata kimia, dan bahan kimia perusak ozon.

“Indonesia tidak boleh, harus jaga moral yang baik. Untuk karang-karang jadi tidak boleh diambil tapi yang dibudidaya alam boleh,” kata Bahlil saat konferensi pers Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam Kemudahan Berusaha, Rabu (24/2). (Kontan)


Rabu, 24 Februari 2021

     

Wong Kronjo Buruan Daftar Prakerja, Gelombang 12 Sudah Resmi Dibuka

 

KABARKRONJO.COM – Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  resmi mengumumkan pembukaan Program Kartu Prakerja gelombang 12. 

Airlangga menyampaikan pengumuman tersebut pada konferensi pers secara online yang dilaksanakan  pada Selasa (23/2/2021). 

“Dengan mengucapkan Bismilahirrohmanirrohim, maka program Kartu Prakerja tahun 2021 ataupun gelombang ke-12 ini saya nyatakan dibuka," ungkap Airlangga. 

Airlangga mengungkapkan, kuota kartu Prakerja gelombang 12 dibuka untuk  600.000 peserta. Adapun Program Kartu Prakerja pada Semester 1 tahun 2021 diharapkan mencapai target peserta sebanyak 2,7 juta orang. "Ini diharapkan bisa selesai bulan Maret mendatang dan target peserta adalah 2,7 juta," ujar Airlangga.

Syarat Kartu Prakerja 2021 sama dengan sebelumnya, yakni: WNI berusia 18 tahun ke atas Pencari kerja atau penganggur (lulusan baru dan program PHK) Pekerja (buruh/karyawan) yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja Wirausaha Tidak sedang mengikuti pendidikan formal Bukan penerima bansos Kemensos (DTKS), BSU, BPUM, atau penerima Kartu Prakerja yang sudah menerima pada tahun 2020, bukan TNI/Polri, ASN, Anggota DPR/D, BUMN/D, dan lainnya. Ia menyebutkan, demi pemerataan setiap Kartu Keluarga (KK) dibatasi 2 anggota keluarga yang menerima bantuan. 

"Penerima Kartu Prakerja dibatasi hanya 2 orang per 1 KK," ujar dia. Insentif Kartu Prakerja Para peserta Program Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan insentif yakni bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta. Rinciannya, peserta akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pasca-pelatihan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp 50.000 sebanyak tiga kali. 

Sejak 21 Februari 2021, Manajemen Program Kartu Prakerja telah mengumumkan bahwa masyarakat yang ingin mengikuti program Prakerja telah bisa melakukan pembuatan akun. Pembuatan akun sudah bisa dilakukan melalui laman resmi prakerja.go.id. 

Selain pembuatan akun, pembaruan data juga bisa dilakukan pemilik akun Prakerja tahun 2020. Bagi mereka yang sudah memiliki akun di tahun 2020 tetapi belum lolos seleksi, bisa melakukan pembaharuan akun jika ada data yang berubah.(KKM)


Kamis, 18 Februari 2021

     

Curah Hujan Sangat Tinggi, Kota Pekalongan Akhirnya Lumpuh


KABARKRONJO.COM, PEKALONGAN - Curah hujan yang tinggi membuat banjir di Kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis, 18/02/2021, ketinggian banjir bahkan hingga satu meter. 

Bukan saja merendam ribuan rumah, namun sejumlah kantor pemerintah tak luput dari banjir, seperti kantor Kecamatan Pekalongan Utara, Polsek, Koramil dan sejumlah sekolah masih tergenang. 

Tingginya banjir membuat pelayanan administrasi terhadap masyarakat lumpuhy. Salah satu yang terlihat parah adalah di Pekalongan Utara, di Jalan Kusuma Bangsa kedalaman air hingga satu meter.


Kapolsek Pekalongan Utara Kompol Bakti Kautsar Ali mengatakan, di Polsek Pekalongan Utara di dalam kantor ketinggian air sampai 50 cm. “Seluruh akses dan ruangan tergenang. Petugas hanya ada yang piket, sedangkan pelayanan adminstrasi dialihkan ke Polres,” kata Kapolsek.   

Ia mengatakan, seluruh anggota saat ini fokus evakuasi warga juga pengamanan lingkungan karena banyaknya rumah yang ditinggal mengungsi. Sementara, banjir juga merendam kampus IAIN Pekalongan, sejumlah sekolah dan juga kantor kelurahan.

Jumat, 12 Februari 2021

     

Haji Munarman: Ada Operasi Besar-Besaran, Supaya Saya dan FPI Diteroriskan


NASIONAL | duadetik - Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Haji Munarman angkat bicara soal pemberitaan yang mengaitkan dirinya dan FPI dengan ISIS.


“Ini ada operasi media yang besar-besaran dan sistematis untuk penggalangan opini publik dalam rangka memframing, menstigma dan melabelisasi saya dan FPI agar diteroriskan,” kata Ustadz Munarman dalam video yang diterima Suara Islam Online, Kamis (11/2/2021).


Operasi media tersebut, kata Ustadz Munarman, berkaitan dengan kasus kematian enam laskar FPI pada 7 Desember 2020 lalu.


“Tujuannya supaya kalau FPI dianggap organisasi teroris maka pembunuhan terhadap anggota FPI itu menjadi sah,” jelasnya.


Kata Ustadz Munarman, belakangan ini banyak wartawan yang ingin menanyakan masalah teroris ini.


“Saya lihat ini adalah operasi sistematis yang besar-besaran dalam rangka penggalangan opini publik dalam rangka cipta kondisi supaya nanti kalau pengurus FPI mati ditembak atau ditangkap itu tidak ada yang bela, dan kasus enam laskar menjadi hilang,” ungkapnya.


“Itu tujuannya, kita sudah paham,” tambahnya.


Sebelumnya, mantan Sekretaris FPI Sulawesi Selatan Ustadz Agus Salim Syam membantah kesaksian seorang tertuduh teroris bernama Ahmad Aulia (AA) yang menyebut Munarman menghadiri pembaiatan terhadap ISIS di Makassar pada 2015.


Menurut Ustadz Agussalim, Ustadz Munarman hadir di acara tersebut sebagai narasumber, tidak ada kaitannya dengan ISIS.


“Kehadiran Munarman dari Jakarta adalah sebagai narasumber yang diundang dan tidak ada kaitannya dengan issue ISIS apalagi dikaitkan dengan baiat seperti yang dinyatakan saudara AA,” kata Agussalim dalam pernyataan tertulisnya pada Kamis (4/2/2021).


Agus juga menegaskan bahwa AA tidak pernah terdaftar sebagai anggota laskar FPI Makassar maupun di kota atau kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.


Tudingan FPI terkait ISIS ini terasa sangat aneh dan janggal, karena sejak lama Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab sudah menegaskan bahwa FPI menolak ISIS dan menolak berbaiat dengan mereka.


"Jadi, soal ISIS sikap FPI sejak tahun 2014 sudah tegas dan jelas, bahwa siapa pun, termasuk ISIS, yang suka mengkafirkan dan menumpahkan darah sesama muslim tanpa hak adalah musuh FPI", tegas Habib Rizieq. 


Habib Rizieq juga menyatakan, "Kita harus lebih peduli kepada rakyat Palestina, dan FPI mendukung perjuangan Palestina. Akan tetapi FPI tidak mendukung Perjuangan ISIS di Suriah dan Irak, karena disana terjadi peperangan antar sesama umat Islam hanya karena perbedaan Mazhab. Tidak ada Khalifah yang menghancurkan umat Islam gara-gara hanya perbedaan Mazhab", lanjutnya. 


Soal organisasinya setelah bubar namun di tahun 2021 ini mendadak dituding berafiliasi dengan kelompok teroris, Habib Rizieq Shihab telah meminta para eks anggota FPI dengan Haji Munarman sebagai Sekretaris Umum untuk bersabar menghadapi fitnah itu. 


"Hasbunallah wa nikmal wakiil (cukup lah Allah sebagai penolong), bersabarlah," kata Aziz Yanuar SH menirukan perkataan Habib Rizieq. 


Sumber: suaraislam.id

Selasa, 22 Desember 2020

     

Terkait Orasi di Aksi 1812, GBM akan Laporkan KH Miftah Fauzi Tasikmalaya ke Polisi


NASIONAL | duadetik - KH Miftah Fauzi tokoh dari Tasikmalaya akan dilaporkan polisi atas orasi yang isinya provokasi saat demonstrasi meminta pembebasan Habib Rizieq Syihab (HRS) dan minta keadilan meninggalnya enam Laskar FPI oleh polisi. Demikian dikatakan Koordinator Gardu Banteng Marhaen (GBM) Sulaksono Wibowo dalam pernyataan kepada suaranasional, Ahad (20/12/2020). 

“Orasi KH Miftah Fauzi yang menyebut Presiden Jokowi sumber masalah sangat menghina kepala negara. Ini melawan undang-undang,” kata Sulaksono.

Kata Sulaksono, GBM sudah mengumpulkan bukti-bukti dalam rekaman yang ada di YouTube maupun media sosial lainnya orasi KH Miftah Fauzi yang isinya menyebarkan kebencian. 

“Polisi harus segera memproses hukum KH Miftah Fauzi dan menjadikan status tersangka,” ungkapnya. 

Sulaksono mengatakan, KH Miftah Fauzi dilaporkan ke polisi bukan kriminalisasi ulama tapi penegakan hukum. “Kriminalisasi ulama hanya narasi untuk menjatuhkan penegakan hukum. KH Miftah Fauzi bisa mengajukan praperdilan bukan menyebut kriminalisasi ulama,” jelas Sulaksono

Sumber : Suaranasional.com

Kamis, 21 Mei 2020

     

Beredar Video Adu Jotos di Check Point, Asmadi Laporkan Habib Umar ke Polda Jatim

KabarKronjo.com - Bersitegang antara Habib Umar bin Abdullah Assegaf dengan petugas check point PSBB Surabaya Raya, Jawa Timur berbuntut panjang. Itu setelah, anggota Satpol PP Kota Surabaya Asmadi melaporkan Habib Umar ke kantor polisi.

Asmadi terlihat mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim pada Kamis (21/5). “Di SPKT Polda Jatim. Mau melaporkan yang bersangkutan (Habib Umar Abdullah, red) setelah kejadian (di check point Exit Tol Satelit), Rabu 20 Mei 2020,” aku Asmadi kepada awak media, Kamis (21/5).

Asmadi adalah pria berseragam Satpol PP Surabaya yang terlibat bersitegang dengan Habib Umar. Asmadi memutuskan untuk langkah hukum setelah mendapat izin dari atasannya.

Namun, laporan Asmadi itu bukan terkait insiden saling dorong dengan Habib Umar, melainkan karena dugaan pelanggaran aturan PSBB. “Dapat perintah dari atasan untuk melaporkan. Ini juga dapat pendampingan dari Pemkot surabaya dan Satpol PP Surabaya,” jelas Asmadi.

Hanya saja Asmadi masih enggan menjelaskan kronologi insiden yang melibatkannya secara detail. Namun, dia berjanji bakal menceritakan soal itu bersama jajarannya di Balai Kota Surabaya.

“Ini masih di SPKT, setelah ini mau ke Krimsus (Kriminal Khusus Polda Jatim) untuk melanjutkan laporannya,” akunya.

Sumber : kabarindong.com

     

Berdalih Langgar PSBB, Aparat Tinju dan Tendang Ulama Kharismatik Bangil Habib Umar Assegaf

KabarKronjo.com - Sebuah video pendek menunjukkan tindakan aparat yang sangat tercela. Seorang ulama kharismatik dengan banyak jamaah asal Bangil, Pasuruan terlihat dizhalimi.

Bermula dari silang pendapat dengan dalih melanggar PSBB, ulama kharismatik yang mengenakan gamis, jubah, peci dan surban putih ditinju dan ditendang aparat yang diduga satpol PP. Sementara itu, polisi dan satpam di sekitar terkesan membiarkan. Malah sibuk merekam.

"H4b1b Umar Assegaf, Bangil distop karena berlima dalam mobil, melanggar PSBB, katanya. H4b1b Umar Assegaf sampai ditinju dan ditendang perutnya. Sudah keterlaluan, tidak punya adab." tulis akun Sekar Wangi, Kamis (21/5/20) dini hari.

Sekar pun mepertanyakan tindakan tercela aparat sembari membandingkannya dengan perlakuan aparat terhadap kerumunan di bandara, mall, dan pasar.

"Apa kabar dengan bandara, pasar, mall, yang menggila padatnya? Bikin aturan kok main2 !!!! 😡😡" tambahnya. 

Di kolom komentar, netizen melontarkan pernyataan ketidaksepakatan. Pasalnya, tinju dan tendang yang dialamatkan aparat kepada ulama asal Bangil ini sangat tidak manusiawi.

"Oknum Pol PP tolol bin goblok main tendang dan pukul. Tugas itu tidak perlu pakai emosi. Saya juga tahu kalau Anda capek dan lelah, (tapi) bukan sperti itu bertindak." kata Ennong.

"Bisa kalian menzolimi ulama. Tunggu masanya tiba. Menyesal seumur hidup kalian." tegas Pambudi.
Sumber : www.tarbawia.net
     

Pemenang Lelang Motor Listrik Presiden Jokowi Di Konser Amal Covid-19 Ditangkap Polisi

Jokowi sedang menandat tangani motor Gesit/Net
KabarKronjo.com - Muhammad Nuh atau M. Nuh, pria yang sebelumnya dikabarkan memenangkan lelang motor listrik bertanda tangan Presiden Joko Widodo saat acara konser amal beberapa hari lalu ditangkap Jajaran Polresta Jambi.

Hal itu dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Kuswahyudi Tresnadi yang membenarkan jika M. Nuh telah diamankan.

"Iya, Polresta Jambi itu (yang mengamankan)," ujar Kuswahyudi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (21/5).

Kuswahyudi enggan merinci terkait penangkapan M. Nuh. Dia menyarankan agar hal ini dikonfirmasi langsung kepada pihak Polresta Jambi.

"Kita belum tahu seperti apa, ke Polresta Jambi saja," tandasnya.

Sejauh ini, belum diperoleh keterangan dari pihak Polresta Jambi terkait hal tersebut.

M. Nuh warga yang beralamat di Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi itu diamankan pada Kamis dinihari.

Menurut informasi, M. Nuh diamankan karena diduga melakukan penipuan.

Pasalnya, sampai saat ini belum melakukan pembayaran atas lelang motor listrik tersebut.

Selain itu dalam informasi lain, dia diduga bukan merupakan seorang pengusaha seperti pengakuannya saat memenangkan lelang, melainkan hanya buruh harian.

Sumber : www.rmolbanten.com


Rabu, 05 Februari 2020

     

Datang ke Natuna, Prabowo Kecewa saat Lihat WNI dari Wuhan


NASIONAL | duadetik - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ternyata kecewa saat datang ke Natuna, melihat WNI dari Wuhan yang tengah dikarantina. Mereka diobservasi untuk mencegah terjangkit virus corona.

Stafsus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan kekecewaan Prabowo itu. Prabowo kecewa lantaran tak bisa kontak langsung dengan para WNI dari Wuhan.

Namun, Prabowo menghormati keputusan teknis itu.

"Menhan juga mengunjungi langsung 238 WNI tersebut, namun beliau sesalkan karena aturan yang ketat selama masa observasi tidak diizinkan kontak langsung, beliau hanya bisa menyapa dari dalam bus. Namun beliau pahami langkah preventif sesuai prosedural tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa negara siap melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran virus corona," sebut Dahnil dalam pernyataan persnya, Rabu (5/2/2020).

Dengan mengenakan masker dan kacamata saat mengunjungi 238 WNI dari Wuhan yang tengah dikarantina atau diobservasi di Natuna. Prabowo tak bisa menemui langsung.

Dalam sebuah video yang dibagikan Stafsus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, Prabowo berada di dalam bus yang berhenti tepat di depan WNI dari China itu. Prabowo terlihat mengenakan masker dan kacamata.

Di dalam bus, Prabowo melambai-lambaikan tangan ke arah WNI yang sedang diobservasi di Natuna tersebut. Sesekali Prabowo mengepalkan tangannya seperti gestur memberi semangat.
WNI yang berada di depan hanggar Lanud Raden Sadjad Natuna tampak antusias dengan kedatangan Prabowo. Mereka membalas lambaian tangan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Indonesia, Indonesia," kata para WNI seperti yang terdengar dari video itu.

Selasa, 04 Februari 2020

     

Anies Resmikan GOR UNJ Hibah Pemprov DKI

KABARKRONJO.COM, NASIONAL - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Gedung Olahraga (GOR) Universitas Negeri Jakarta yang terletak di Kampus B UNJ, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Ahad 2 Februari 2020.

GOR UNJ berada di kawasan Fakultas Ilmu Olahraga UNJ, Kampus Timur. Fasilitas olahraga tiga lantai ini berdiri di atas lahan seluas 3.360 meter persegi, dengan luas bangunan 8.000 meter persegi. Bangunan dikerjakan selama 218 hari.

Peresmian itu juga dihadiri oleh Ketua Wantimpres yang sekaligus Dewan Penasihat Ikatan Alumni UNJ, Wiranto, dan Anggota DPD asal DKI Jakarta sekaligus alumni S3 UNJ, Sylviana Murni.

Dalam sambutannya, Anies meminta agar pihak kampus memperhatikan perawatan GOR tersebut. Sebab, kata Anies, memabngun lebih mudah tetapi merawatnya perlu perhatian lebih.

“Aspek perawatan kerap diabaikan. Kita ingin agar kebersihannya terus terjaga, artinya ketika orang datang tahun depan, maka kebersihannya sama dengan tahun ini,” ujar Anies.

Anies juga meminta agar GOR tersebut dapat menjadi tempat pembibitan atlet kelas dunia, bukan sekedar penghias presentasi maupun audiovisual.

Oleh karena itu, Anies meminta kampus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pembibitan atlet kelas dunia tersebut.

Selain itu Anies juga meminta agar GOR UNJ tersebut bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi.

“Terakhir saya meminta agar prestasi menjadi target kolektif UNJ. Ini harus menjadi pemahaman bersama,” kata dia.

Gubernur meminta kampus memasang target yang tinggi. Jika GOR itu digunakan untuk latihan basket, maka hendaknya kampus menuliskan targetnya, begitu juga jika digunakan untuk latihan taekwondo dan lainnya.

Rektor UNJ, Dr Komarudin, mengatakan GOR tersebut merupakan hibah dari Pemprov DKI Jakarta. “Semua dana kami gunakan habis untuk pembangunan gedung tiga lantai ini,” kata Komarudin.

Komarudin menjelaskan UNJ merupakan satu-satunya kampus yang memiliki fakultas olahraga di Jakarta. Dengan keberadaan GOR tersebut semakin memudahkan kampus untuk pembibitan atlet.

“Dengan adanya GOR ini, kami berharap semakin banyak atlet-atlet nasional yang berasal dari UNJ,” kata Komarudin.

Momentum peresmian GOR UNJ ini dibagikan Anies melalui akun media sosialnya. Di Fanspage Anies Baswedan, sambutan hangat atas peremian ini datang dari masyarakat umum, baik warga DKI maupun bukan dan terlebih dari akun-akun yang dimiliki oleh alumni UNJ.

Anie Asmayani:
Saya alumni FPOK IKIP, sekarang INJ th 1981, saat itu gedung serba guna kami yg ada sangat sederhana, itulah gedung yg kami manfaatkan utk kuliah n berlatih bahkan wisuda tingkat fakultas.

Hari ini 0202, sy dan teman-teman angkatan 81 turut menyaksikan tonggak sejarah baru bagi fakultas OR, dimana hari ini mas Gubernur DKI secara resmi memberikan dalam bentuk hibah berupa GOR UNJ, Mudah2an UNJ dapat memanfaatkan yg telah diamanahkan dg sebaik-baiknya. Terima kasih mas Gubernur yg telah membahagiakan warganya

Hariyanto Faiq:
Bekerja dalam kesenyapan tanpa gaungan media, namun hasilnya nyata… Selalu membawa bahagia dengan bukti-bukti yang ada. Semoga Pak Anies beserta seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta selalu diberi kesehatan & lindungan dari Allah swt… aamiin..

Dewi Indriani:
Alhamdulillah siswa ABK sy yang setiap hari Sabtu olah raga bersama mahasiswa UNJ akan turut serta merasakan fasilitas ini.. Terima kasih Pak Anies

Siti Suryarsi:
Maasyaa Allah…baru kali ini pola pemikiran seorang Gubernur yg sangat peduli pada dunia pendidikan. Abdi alumi UNJ meski bukan jurusan OR bangga dan terimakasih. Semoga anak dan cucu kami yg menikmati kemewahan sasana pendidikan di UNJ nanti.

Sumber : suara islam.id

Selasa, 28 Januari 2020

     

Nadiem Imbau Mahasiswa yang Ada di Wuhan Tetap Tenang

KABARKRONJO.COM, NASIONAL - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengajak para mahasiswa yang berada di wilayah isolasi di Wuhan, Cina untuk tetap tenang dan menjaga kondisi kesehatan. Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, sebanyak 251 WNI tinggal di daerah karantina.

Mayoritas adalah mahasiswa yang tersebar di Wuhan, Xianing, Huangshi, Jingzhou, Xianyang, Enshi, dan Shiyan. Saat ini seluruh WNI tersebut dalam keadaan baik, sehat dan tidak terpapar virus corona (2019-nCov).

"Kami imbau agar mahasiswa kita di Wuhan dan di Tiongkok untuk tetap tenang, tidak perlu panik, dan mengikuti arahan dari KBRI," disampaikan Nadiem, dalam keterangannya, Selasa (28/1).

Ia menegaskan, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk menyalurkan logistik sampai situasi kembali normal. Selain itu, ia juga meminta para mahasiswa untuk menjaga kondisi kesehatan serta terus berkoordinasi dengan KBRI dan memantau perkembangan melalui sarana komunikasi yang ada.  

Sesuai laporan Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) di Beijing, Yaya Sutarya, pihak KBRI terus melakukan koordinasi melalui grup jejaring sosial gabungan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok (PPIT) dan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (Dit. PWNI dan BHI). Pemerintah terus memonitor perkembangan langsung dari lapangan serta berkoordinasi dengan otoritas setempat.

"Jadi masing-masing kampus kita bisa kontak dan update dua kali sehari, pagi dan malam hari," kata Yaya.

Yaya juga melaporkan saat ini persediaan logistik masih mencukupi hingga 5 hingga 7 hari ke depan. Per 28 Januari, KBRI telah menyalurkan bahan logistik ke WNI yang berada di Wuhan. Logistik yang telah disiapkan di antaranya makanan, obat, masker, dan alat kebersihan.

KBRI, lanjut Yaya telah memulangkan 12 mahasiswa Indonesia yang berdomisili di Wuhan ke Indonesia. Mereka dilaporkan sebagai mahasiswa yang saat wabah merebak sedang berada di Xian, Chongqing, dan Shanghai, kemudian tidak bisa kembali ke Wuhan karena penutupan akses (isolasi). Kondisi kesehatan mereka dilaporkan sehat.

"KBRI secara aktif membantu mahasiswa yang mau pulang ke Indonesia. Kecuali daerah yang sudah diisolasi otoritas. Kita sedang berusaha berkomunikasi bersama negara-negara lain agar diberikan akses," kata Yaya.

Ia menjelaskan, sesuai dengan permintaan, kampus-kampus di Wuhan memperpanjang liburan sampe situasi kondusif. "Tinggal di (asrama) kampus juga aman. Karena setiap kampus menerapkan standar keamanan yang baik. Jadi misalkan mereka habis keluar beli makan, itu langsung diperiksa dulu suhu tubuhnya, sebelum keluar juga diimbau menggunakan masker. Jadi sebenernya di kampus-kampus itu lebih aman mereka tinggal," kata dia..

Sumber : republika.co.id

Jumat, 08 November 2019

     

Ali Taher Minta Menag Belajar Lagi Soal Agama dan Iman


JAKARTA | duadetik - Ali Taher Parasong, Anggota Komisi VIII Fraksi PAN, meminta Menteri Agama Fachrul Razi untuk belajar lebih mendalam tentang agama dan makna dari radikalisme. Fachrul juga harus mampu memisahkan apa yang menjadi kewenangan pemerintah dengan keyakinan masing-masing umat.

Permintaan Ali menyikapi pernyataan Fachrul Razi soal larangan celana cingkrang dan cadar dikaitkan dengan radikalisme yang menuai kontroversi. "Oleh karena itu, belajarlah tentang apa itu agama, Pak Menteri. Apa itu faith dan apa itu religion. Agama pasal 29 adalah organisasi, mengatur, bukan faith. Faith itu iman, jangan diganggu," kata Ali Taher dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Ali Taher Parasong menegaskan keyakinan masing-masing umat beragama di Indonesia tak boleh dimasuki oleh siapa pun termasuk pemerintah. Menurutnya pemerintah dalam hal ini Kemenag hanya mengatur dalam koridor pendidikan agama, menciptakan kerukunan antar-agama di Indonesia serta persoalan anggaran. "Tetapi begitu bicara soal salat, zakat, dan lain sebagainya itu adalah faith.

Anda tidak boleh masuk wilayah itu," ucap Ali Taher. Ali Taher meminta Fachrul untuk tak salah lagi memahami radikalisme. Pasalnya, Ali Taher melihat pemahaman radikalisme versi Fachrul hanya menyudutkan praktik keagamaan. "Kata radikalisme adalah akar dari sebuah persoalan teologis, yang keliru adalah menggunakan radikalisme dalam konteks politik yang menghancurkan peradaban," kata Ali Taher.

Ali yang pada periode 2014-2019 lalu menjadi Ketua Komisi VIII DPR kemudian mengingatkan posisi Kemenag jangan sampai justru menjadi pemicu rusaknya kerukunan antarumat beragama.

"Anda dan Kemenag menjadi wasit. Jangan sampai wasit Anda berjalan di dalamnya. Kemudian Anda kehilangan para pemain, maka Anda jalan sendirian. Hati-hati bisa ditinggalkan umat," pungkasnya.

Sumber : https://tirto.id

Internasional

Regional

Wisata