Musyafaur Rahman Ngaku Tak Dilibatkan Dalam Cabut Gugatan Hasil Pilbup Bogor

admin    1/05/2025   

Musyafaur Rahman Ngaku Tak Dilibatkan Dalam Cabut Gugatan Hasil Pilbup Bogor

Foto Musyafaur Rahman Kang Mus Cawabup Bogor nomor urut 2  (ss video)

BOGOR | duadetik – Calon Bupati Bogor nomor urut 2, Bayu Syahjohan, menyatakan akan mencabut gugatan hasil Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, keputusan tersebut menimbulkan polemik di internal pasangan, karena Wakilnya, Musyafaur Rahman atau biasa diapanggil Kang Mus, mengaku tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut.

"Terkait pencabutan laporan di Mahkamah Konstitusi, saya, Kang Mus, menyatakan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusannya," ungkap Kang Mus dalam sebuah video yang diterima duadetik.com, Sabtu (4/1/2025).

Kang Mus mengatakan bahwa dirinya hanya diberi tahu bahwa keputusan itu didasarkan pada arahan DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bogor. Meski menghargai keputusan partai, ia berpendapat bahwa gugatan tersebut seharusnya diteruskan sebagai bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

"Jika ditanya, saya berpendapat gugatan di MK harus dilanjutkan. Ini adalah cara untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat," tegas Kang Mus.

Kang Mus juga menyampaikan akan tetap bersama masyarakat Kabupaten Bogor dalam memperjuangkan aspirasi mereka, meski tidak sejalan dengan pemerintahan terpilih.

Di sisi lain, Bayu Syahjohan, Calon Bupati dari paslon nomor urut 2, menjelaskan bahwa keputusan mencabut gugatan telah melalui pertimbangan matang. Menurutnya, langkah ini diambil demi membangun Kabupaten Bogor bersama seluruh elemen masyarakat.

"Kami telah sepakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bogor yang lebih baik, lebih gemilang, istimewa, dan maju," ujar Bayu, Jumat (3/1/2025).

Sebagai bagian dari langkah rekonsiliasi, Bayu juga menggelar pertemuan dengan pasangan nomor urut 1, Rudy Susmanto-Ade Ruhandi (Jaro Ade), yang merupakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Rudy menyambut baik keputusan paslon nomor 2 untuk mencabut gugatan di MK.

"Pertemuan ini menjadi simbol penting bahwa kontestasi politik berakhir dengan semangat persaudaraan. Persatuan adalah kunci untuk membawa Bogor menjadi lebih hebat. Kita bersama paslon nomor 2 akan maju bersama-sama," kata Rudy.

Meski demikian, perbedaan pandangan antara Bayu dan Musyafaur menunjukkan adanya dinamika internal dalam proses politik ini. Keputusan mencabut gugatan, yang diambil tanpa keterlibatan salah satu pasangan, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana soliditas tim mereka di masa mendatang.

Langkah ini sekaligus menandai akhir dari persaingan Pilbup Bogor 2024, dengan harapan bahwa upaya bersama semua pihak akan membawa perubahan positif bagi Kabupaten Bogor. 

(Slim)

Mengenal Lebih Dekat Kang Mus (Musyafaur Rahman), Santri yang Jadi Calon Wakil Bupati Bogor 2024

admin    9/12/2024   

Mengenal Lebih Dekat Kang Mus (Musyafaur Rahman), Santri yang Jadi Calon Wakil Bupati Bogor 2024

BOGOR | duadetik - Aktivis 98 yang terjun ke dunia politik semakin banyak. Salah satunya Musyafaur Rahman, calon wakil Bupati Bogor 2024.

Musyafaur Rahman alias Musa maju di Pilkada Kabupaten Bogor mendampingi Bayu Syahjohan yang diusung PDI Perjuangan sebagai calon Bupati Bogor 2024.

Pasangan Bayu - Musa (Bamus) akan bertarung dengan pasangan Rudy Susmanto - Ade Ruhandi atau Ade Jaro yang diusung 15 partai politik dari KIM Plus.

Pasangan Bamus membawa harapan besar bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang menginginkan adanya perubahan dan transformasi besar-besaran.

Musyafaur Rahman yang akrab disapa Kang Mus bertekad mewujudkan keinginan masyarakat seperti yang dia lakukan saat masih menjadi aktivis.

"Kabupaten Bogor saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena masyarakat masih kesulitan ketika ingin mengurus segala administrasi, masih ada kejadian orang melahirkan di jalan, banyak ruas jalan yang rusak, bahkan masyarakat yang kelaparan," ujar mantan Komisaris Damri itu.

Profil Musyafaur Rahman

Musyafaur Rahman lahir di Jakarta, 8 Desember 1978. Ibunya, Imroatul Hidayati adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi sebagai Guru Agama. Ayahnya bernama Cholid Asyhuri Surachman, seorang guru PNS yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah MIN, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Kang Mus merupakan profesional asal Kabupaten Bogor yang bermukim di Kecamatan Cileungsi. Saat ini dia menjabat sebagai Komisaris di PT Petrokimia Kayaku. Ia akan mengundurkan dari perusahaan tersebut pada saat ditetapkan menjadi calon Wakil Bupati Bogor.

Kang Mus juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Indah Karya (Persero). Pengangkatan Musyafaur Rahman sebagai Komisaris Independen PT Indah Karya (Persero) mengacu pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-218/MBU/09/2022 tanggal 29 September 2022.

Saat menjadi mahasiswa, Kang Mus tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ). Ia juga merupakan salah satu pendiri Komite Aksi Mahasiswa (KAM) Jakarta (1999) dan menjadi koordinator KAM Jakarta (2001-2005).

Kang Mus pernah mendirikan Majalah RuangFilm (2006-2008). Saat itu ia menjabat sebagai owner merangkap Pemimpin Redaksi (Pemred), editor sekaligus desainer kreatif. Majalah tersebut terbit 13 edisi. Majalah RuangFilm akhirnya terpaksa ditutup, seiring penggerebekan kantor dan penutupan aparat terkait aksi Tali Geni (penolakan kenaikan harga BBM) yang massif saat itu.

Pada 2011, Kang Mus menjadi Pemimpin Redaksi Seruu.com hingga tahun 2013. Setelah itu, Kang Mus memimpin Lembaga Riset Indonesia Economics Development Studies (IEDS) pada tahun 2013-2014.

 

Kang Mus cs kemudian mendirikan Pospera untuk mendukung Jokowi-Ahok pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada tahun 2012. Pospera kemudian menjadi pendukung Jokowi pada Pilpres 2014.

Riwayat Pendidikan

Kang Mus menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Susukan 08 Pagi Pasar Rebo, Jakarta. Kemudian menempuh pendidikan formal di MTsN Purwoasri, Kediri sekaligus pendidikan keagamaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Purwoasri. Kang Mus melanjutkan Pendidikan formalnya di MAN 3 Kediri dan pendidikan keagamaan di Pondok Pesantren Al-Huda Ngadisimo Kediri.

Setelah 6 tahun di Kediri, Kang Mus kembali ke Jakarta untuk menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STI&K) Jakarta. Selama berkuliah di sana, ia juga bekerja di RS Harapan Bunda (1997-1998) dan mengikuti pelatihan Trainer for Trainer Buruh International Labour Organisation – ILO (1999).

Riwayat Karir dan Bisnis

Komisaris PT Petrokimia Kayaku, 2023 - sekarang

Komisaris PT Indah Karya, 2022-2023

Komisaris Perum Damri (Dewan Pengawas), 2015-2020

Pemilik Kopi Veteran Bali, 2021-sekarang

Staf Khusus Adian Napitupulu 2014-sekarang

Direktur Indonesia Economics Development Studies (IEDS) 2013-2014

Pemimpin Redaksi Seruu.com, 2011-2013

Pendiri Majalah RuangFilm, 2006-2008

Pekerja Swadarma Indotama, 2002-2005

Pekerja di RS Harapan Bunda, 1997-1998 - (Sumber: Wikipedia)

Caleg DPR RI Okta Kumala Dewi Kunjungi Warga Kp. Nibung Di Kemiri Tangerang

admin    12/14/2023   

Caleg DPR RI Okta Kumala Dewi Kunjungi Warga Kp. Nibung Di Kemiri Tangerang

TANGERANG | duadetik - Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Amanat nasional (PAN), Okta Kumala Dewi, SE, M.Ak melakukan silaturahmi dengan warga Kp. Nibung Ds. Karang Anyar Kecamatan Kemiri Tangerang di kediaman ketua Yayasan Yusuf Peduli Bangsa, Rabu (13/12/2023).

Dalam kunjungan tersebut, Okta didampingi ketua Komando Elon Sahriar dan Tim Pemenangan Kabupaten Tangerang.

Dalam kunjunganya Okta berdialog langsung dengan warga untuk menyerap aspirasi, terlihat warga antusias mendengarkan paparan dari caleg DPR RI ini.

"Alhamdulillah karena atas izin Allah SWT hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa bertemu dan berdialog langsung dengan warga," kata Okta, Rabu (13/12/2023).

"Tujuan saya untuk silaturahmi kepada warga, karena memang saya harus bisa mendengar langsung aspirasi dari warga di daerah pemilihan saya" imbuh Okta. 

"Bertemu langsung dengan warga merupakan kesempatan yang luar biasa bagi saya, karena saya dapat secara langsung mendengarkan seluruh aspirasi dari warga" ujarnya. 

"Semoga silaturrahmi ini akan terus berjalan sampai saya dilantik jadi anggota DRP RI, sehingga saya bisa memperjuangkan aspirasi warga di dapil saya"pungkasnya. 

(GA)

H. Achmad Farisi Caleg Muda PAN Yang Berpengalaman

admin    12/14/2023   

H. Achmad Farisi Caleg Muda PAN Yang Berpengalaman

TANGERANG | duadetik - H. Achmad Farisi Taher. Merupakan kandidat calon anggota legislatif  DPRD Prov. Banten dari Partai Amanat Nasional (PAN). 

Memiliki latar belakang sebagai aktifis dan juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat. Melalui pengalaman hidup dan kerja keras, ia ingin berkontribusi lebih dalam memajukan Banten dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Banten.

"Saya ingin mengabdikan diri dalam ranah politik karena saya percaya bahwa dengan menjadi bagian dari pemerintahan, saya dapat berkontribusi dalam mewujudkan perubahan positif untuk masyarakat. Saya bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) karena saya merasa visi dan misi partai ini sejalan dengan pandangan saya" ujar Achmad Farisi.

Saat ini, saya sangat tertarik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Saya memiliki beberapa program kerja yang akan saya jalankan apabila terpilih menjadi anggota legislatif, seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, mengembangkan potensi kaum muda, serta memberikan dukungan kepada UMKM agar dapat berkembang lebih baik lagi.

Saya percaya bahwa dengan kerja keras, ketulusan hati, dan komitmen yang kuat, saya dapat membawa perubahan yang positif bagi masyarakat. Saya sangat mengharapkan dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar saya dapat terpilih dan mewujudkan visi dan misi yang telah saya tetapkan. (GA)

Mengenal Sosok Okta Kumala Dewi Caleg DPR RI No. 3 Partai PAN

admin    12/13/2023   

Mengenal Sosok Okta Kumala Dewi Caleg DPR RI No. 3 Partai PAN

duadetik.com, Okta Kumala Dewi, S.E., M.Ak merupakan sosok pengusaha dan politisi perempuan dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang namanya masuk sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Daerah Pemilihan Banten III (Kota Tangsel, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang). 

Dari 580 Bacaleg DPR RI yang disodorkan DPP PAN, nama Okta sapaan akrabnya masuk dalam salah satu yang mewakili organisasi Perempuan Amanat Nasional (PUAN) di Banten.

Sebelum terjun di dunia politik, Okta merupakan pengusaha sukses yang bergelut di bisnis alat kesehatan yang bermitra dengan Institusi Pemerintahan, Dinas Kesehatan dan RS Swasta. 

Setelah menjadi pengusaha yang berhasil mewujudkan impiannya, Okta terus berusaha menjadi atasan yang bertanggung jawab untuk karyawannya.

“Dulunya saya hanya di posisi karyawan, jadi saya paham betul bagaimana rasanya menjadi karyawan, dari situlah saya berpikir untuk memfasilitasi karyawan saya dengan cara yang luar biasa versi saya, seperti fasilitas tunjangan pendidikan anak karyawan, fasilitas kesehatan. Dan itu semuanya di luar penghasilan tetap mereka di perusahaan. Saya di sini berusaha untuk memanusiakan manusia karena saya ingin karyawan saya merasakan kebahagiaan yang sama dengan saya,” ungkap Okta kepada duadetik.com, Sabtu (9/12/2023) di Tangerang.

Okta mengakui perjuangan yang selama ini dijalani terinspirasi oleh perjuangan kedua orang tuanya, kedua orang tuanya selalu meyakinkan dirinya untuk bisa meraih yang terbaik apapun rintanganya, serta harus menjadi pribadi yang yang bermanfaat untuk orang lain.

“Kedua orang tua saya adalah orang yang paling inspiratif dalam hidup saya dan beliau selalu berkata harus selalu menjadi orang yang terdepan, sehingga saya bisa membantu orang lain.” tambahnya (AD)

Hasil Quick Count : H. Nurjaman Unggul dari 4 Calon Kades Kronjo

admin    10/10/2021   

Hasil Quick Count : H. Nurjaman Unggul dari 4 Calon Kades Kronjo

duadetik.com, Hasil penghitungan cepat atau quick count Pilkades Desa Kronjo Kecamatan kronjo Kabupaten Tangerang Banten tahun 2021, menunjukkan calon Kepala Desa nomor urut lima (5) H. Nurjaman unggul.

H. Nurjaman, berhasil meraup suara sebanyak 1590 atau sekitar 29  persen, sementara calon nomor urut satu (1) Tarisno, mengantongi 854 atau sekitar 15 persen suara, calon nomor urut dua (2) Neneng Juheriyah, mengantongi 853 atau sekitar 15 persen suara, sedangkan calon nomor urut tiga (3) H. Muhammad Nawiri, meraup 1350 atau sekitar 24 persen suara. Dan calon nomor urut empat (4) Khaerudin, meraup 823 atau sekitar 15 persen.

Hasil perhitungan cepat atau Quick Qount ini didapat dari 100 persen suara yang masuk, pada Minggu (10/10/2021).


Hasil hitung cepat bukan hasil akhir dalam gelaran Pilkades 2021di Desa Kronjo Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. Hasil resmi masih menunggu perhitungan yang dilakukan oleh panitia Pilkades Desa Kronjo pada rapat pleno.

Hasil Quick Count Pilkades Pasir : Payumi Menangi Pilkades Desa Pasir

admin    10/10/2021   

Hasil Quick Count Pilkades Pasir : Payumi Menangi Pilkades Desa Pasir

duadetik.com, Hasil penghitungan cepat atau quick count Pilkades Desa Pasir menunjukkan calon Kepala Desa nomor urut satu (1) Payumi unggul.

Payumi, berhasil meraup suara sebanyak 1629 atau sekitar 54  persen, sementara calon nomor urut 2 Ahyar, mengantongi 1304 atau sekitar43 persen suara, sedangkan calon nomor urut 3 Muhamad Ali, meraup 47 atau sekitar 2 persen suara.

Penghitungan cepat ini didapat dari 100 persen suara yang masuk, Minggu (10/10/2021).


Hasil hitung cepat bukan hasil akhir dalam gelaran Pilkades 2021di Desa Pasir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. Hasil resmi masih menunggu perhitungan yang dilakukan oleh panitia Pilkades Desa Pasir pada rapat pleno.

Setelah Temui Jokowi di Istana, Buya Syafii: KPK Tak Suci, Tapi Wajib Dibela

Warta6.com    9/19/2019   

Setelah Temui Jokowi di Istana, Buya Syafii: KPK Tak Suci, Tapi Wajib Dibela

NASIONAL | duadetik - Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii mengklaim pertemuannya dengan Presiden Jokowi tidak membahas soal Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja disahkan DPR RI.

Buya Syafii menyebut kedatangannya hari ini ke Istana Kepresidenan Jakarta hanya memberi masukan soal sosok menteri Kabinet Kerja Jilid ll.

"Tidak disampaikan soal revisi UU KPK," ujar Buya Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Meski demikian, Buya Syafii menilai UU KPK yang baru saja disahkan dan menuai pro dan kontra di masyarakat itu ada yang kurang. Yakni pimpinan KPK yang diketuai Agus Rahardjo tidak diajak bicara oleh DPR RI dan pemerintah saat pembahasan revisi UU tersebut.

"Saya rasa kemarin kelemahannya prosedurnya kurang. KPK tidak diajak berunding oleh Kemenkumham dan DPR. Saya rasa soal revisi, soal dewan pengawas itu bisa didiskusikan. Itu kan kemarin langsung digitukan (disahkan), jadi terbakar," kata dia.
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. [Suara.com/Muhaimin A Untung]
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Ia menyebut KPK buka merupakan lembaga yang pailing suci di Indonesia. Tetapi, Buya akan membela lembaga antirasuah jika ada upaya pelemahan dari pemerintah ataupun DPR.

"KPK itu wajib dibela, diperkuat, tapi bukan suci. Itu harus diingat," tegas Buya Syafii.

Diberitakan sebelumnya, Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK pada Selasa (17/9/2019).

Sejumlah perubahan kedudukan KPK dalam revisi UU tersebut adalah: (1) Kedudukan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif, (2) Seluruh pegawai KPK adalah ASN, (3) Penyadapan dan penggeledahan harus seizin dewan pengawas, (4) Kehadiran dewan pengawas di bawah presiden, (5) KPK berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan.

(Sumber : Suara.com)

Pengamat: UU KPK Disahkan, Ini Resiko Kalau Oposisi tak Ada

GA    9/18/2019   

Pengamat: UU KPK Disahkan, Ini Resiko Kalau Oposisi tak Ada

NASIONAL | duadetik - Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah pada Selasa (17/9). Namun, tak seperti Undang-undang yang disahkan selama ini, pembahasan Revisi UU KPK ini tergolong sangat singkat yakni dua pekan sejak disetujui menjadi usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 3 September hingga disahkan pada hari ini.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno juga mencermati hampir semua fraksi di DPR setuju dengan Revisi UU KPK tersebut, meskipun disertai beberapa catatan.

"Anehnya, semua fraksi di DPR setuju semua. Mirip koor musik berjamaah, setuju revisi. Inilah resikonya kalau oposisi tak ada lagi," ujar Adi Prayitno saat dihubungi wartawan, Selasa (17/9).
Suasana rapat paripurna ke-9 Masa Sidang I 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).© Republika/Febrianto Adi Saputro Suasana rapat paripurna ke-9 Masa Sidang I 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

Selain itu, Adi mengungkap kejanggalan dalam Revisi UU KPK lainnya mulai tertutupnya pembahasan dan tidak adanya dialog dengan pihak lain. Menurut Adi, sejak awal DPR maupun Pemerintah memang telah menutup dialog dengan aktivis antikorupsi maupun masyarakat sipil yang menolak revisi UU KPK.

"DPR seperti tidak mau pikir panjang berlarut-larut soal KPK, pokoknya langsung eksekusi dan disahkan," ujar Adi.

Padahal, Revisi UU KPK ini tidak termasuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR, namun justru lebih didahulukan dibandingkan UU yang masuk prolegnas. Karenanya, ia pun menuding ada agenda tersembunyi dalam terburu-burunya pengesahan Revisi UU KPK tersebut.

"Padahal UUU KPK ini tak masuk prolegnas tapi 'kejar tayang' mengabaikan UU lain yang nunggu disahkan sejak lama, jadi wajar kalau di DPR dituding punya hidden agenda ke DPR," ujarnya.

DPR bekerja super cepat dalam merevisi undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Baru dua kali melakukan pembahasan di panitia kerja dan rapat kerja, DPR resmi mengetok palu mengesahkan RUU KPK menjadi undang-undang pada rapat paripurna ke-9 Masa Persidangan I 2019-2020, Selasa (17/9).

Semua fraksi di DPR menyetujui Revisi UU KPK, meskipun tiga fraksi yakni Partai Gerindra, PKS dan Partai Demokrat setuju dengan catatan.

(Sumber Republika.co.id/MSN)